TERBARU :

AMBIGUITAS PEMBATASAN RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA DALAM PENERAPAN PRINSIP HUKUM DAN AKUNTANSI

AMBIGUITAS PEMBATASAN

RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA DALAM PENERAPAN PRINSIP HUKUM DAN AKUNTANSI

 

 

Poni Sukendar

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember

Jalan Kalimantan nomor 35 Jember, Indonesia

E-mail: onisukenda@yahoo.co.id

 

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang memberikan batas ruang lingkup keuangan negara, mengadopsi definisi keuangan negara yang luas. Penentuan ruang lingkup keuangan yang demikian ini, secara serta-merta, memasukkan keuangan badan-badan  hukum  privat, dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai unsur keuangan  negara. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, Peneliti melihat adanya ketidaktepatan dalam penerapan hukum dimana BUMN yang berbadan hukum  privat masih dianggap memiliki dan mengelola keuangan negara.Selanjutnya, Peneliti juga mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, yang menempatkan piutang BUMN tidak lagi menjadi piutang negara, sebagai langkah yang baik untuk memastikan adanya konsistensi penerapan hukum guna mengarahkan upaya untuk mencapai kemakmuran rakyat sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci:     Keuangan Negara, Keuangan BUMN, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

            The norm of Article 2 Law No. 17 of 2003 on State Finance, which gives the scope of state finance, adopted the wider perspective of state finance. After adopting this perspective, the finance of any other private legal entities,i.e. State-owned-Enterprises (SoE), are categorized into state finance. By using conseptual approach, Researcher have found inconsistency in law implementation related to categorizing the SoE’s finance into state finance. Researcher have analyzed the Constitutional Court’s Decision which determined that the SoE’s receivables  is not State’s receivables. This was a appropriate beginning in keeping the achievement of “kemakmuran rakyat” on the justice, legal certainty, and usefulness principles.

Keywords: State Finance, Soe’s Finance, The Constitutional Court’s Decision

 

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945, menentukan bahwa pengelolaan keuangan negara diemulsikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan demikian  itu tertuang di dalam Pasal 23 ayat (1) yang terhimpun di dalam Bab VIII tentang Hal Keuangan sebagai berikut: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Merujuk pada frase “kemakmuran  rakyat” di dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) tersebut, Dian Puji N. Simatupang (2011:137) menyebutkan bahwa kemakmuran rakyat merupakan norma etis yang melandasi penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Berkaitan dengan itu, Dian Puji Simatupang menegaskan bahwa karakter hukum keuangan negara, yang dijelmakan di dalam APBN, dan kesejahteraan rakyat harus diimplementasikan dengan membangun asumsi ekonomi secara makro dan juga yang sangat penting adalah mendorong penggunaan keuangan negara untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok ekonomi tertentu.

Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat tadi, rezim keuangan negara sebelum Tahun 2003 diatur dengan Indische Comptabilities Wet (ICW). ICW merupakan instrumen hukum keuangan negara yang dibuat oleh dan diberlakukan sejak pemerintahan Hindia Belanda. ICW ini sendiri menjadi substance di dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menentukan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Substance (aturan hukum) ini, menurut Lawrence M. Friedman (1998:19), merupakan unsur di dalam sistem hukum, di samping unsur lainnya, yaitu: structure (struktur hukum) dan legal culture (budaya hukum).

Keberlakuan ICW berakhir setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diundangkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat ketentuan pasal yang memberikan batasan mengenai ruang lingkup keuangan negara. Pasal 2 Undang-Undang ini menentukan bahwa:

 

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b.  kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g.  Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

h.  Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i.   Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

 

Dari ruang lingkup keuangan  negara di atas, perhatian Peneliti tertuju pada frase “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain … termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.” Frase yang demikian  ini tentu memberikan  landasan yuridis bagi keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Jika menilik pada praktik-praktik dewasa ini dimana banyak entitas perusahaan  negara, berdasarkan  ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diprivatisasi melalui mekanisme divestasi saham, pemerintah sebagai organ negara, tidak lagi menjadi pemilik tunggal dari entitas BUMN. Pemerintah harus duduk bersama dengan pemilik saham BUMN lainnya yang berasal dari kalangan swasta di dalam kepemilikan BUMN. Dari sini, dengan merujuk pada struktur permodalannya, Peneliti melihat adanya ketidaksesuaian muatan di dalam pengaturan mengenai ruang lingkup keuangan negara, terutama yang berkaitan dengan pengakuan keuangan BUMN/BUMD sebagai unsur keuangan negara, dengan kenyataan yuridis di lapangan.

Status badan hukum dari BUMN yang telah diprivatisasi, menurut Safri Nugraha (2004:163) dan Dian Puji N. Simatupang (2011:233), adalah badan hukum  privat. Secara gamblang, status badan hukum  privat yang dikenakan oleh BUMN yang diprivatisasi tentu berbeda dengan pengenaan status badan hukum publik pada perusahaan  negara di bawah  rezim Undang-Undang Nomor 19 prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang telah dicabut keberlakuannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai sebuah tinjauan sejarah  hukum, pengakuan keuangan perusahaan negara di dalam rezim Undang-Undang Nomor 19 prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara ini berangkat dari pemahaman bahwa perusahaan negara merupakan alat pemerintah di lapangan ekonomi dan bisnis yang memiliki misi sosial untuk mewujudkan kemakmuran  rakyat, dalam hal ini dengan menyediakan barang-barang  publik (public goods) bagi warga masyarakat. Dari struktur permodalannya pun, Undang-Undang Nomor 19 prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara menentukan pemerintah, sebagai organ negara, sebagai pemilik tunggal dari perusahaan negara.

Lebih lanjut,  polemik yang ditimbulkan oleh ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ini juga menyebabkan diajukannya permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Salah satu  piranti Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara.

Pada 25 September 2012, Rapat Musyawarah Hakim Konstitusi memutuskan bahwa piutang BUMN, sebagai salah satu pos yang diakui dan diukur di dalam  laporan  keuangan BUMN, bukanlah unsur keuangan negara. Implikasi praktisnya, pengurusan piutang BUMN tidak lagi merujuk pada prosedur pengelolaan  piutang  negara di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pun juga, mekanisme penyelesaian  piutang BUMN tidak lagi mengikuti mekanisme penyelesaian piutang negara sebagaimana diatur di dalam

Artikel yang ditulis oleh Peneliti ini hendak mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ruang lingkup keuangan negara sebagaiman diatur di dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sekaligus untuk memformulasikan ruang lingkup keuangan yang ideal guna memastikan progres pencapaian kemakmuran rakyat dan konsistensi penerapan hukum.

 

2. KERANGKA TEORITIS

2.1 Definisi Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan salah satu bentuk dari rezim keuangan publik. Negara, sebagai entitas yang digerakkan oleh administrasi negara, merupakan kelembagaan dan aktor sosial yang penting dalam tata kehidupan masyarakat modern (Tribowo dan Bahagijo, 2006:3).

Organisasi negara dijalankan oleh administrasi negara. Administrasi negara, menurut Frederick C. Mosher (1978:1), terdiri dari aktivitas-aktivitas, termasuk juga menyelenggarakan kebijakan-kebijakan dan program dari pemerintah. Istilah tersebut juga digunakan ke dalam ruang yang lebih luas saat ini, administrasi negara dipandang menyangkut beberapa tanggung jawab di dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah, dan juga pelaksanaannya. Meskipun demikian, administrasi negara memusatkan perhatiannya terutama pada planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling terkait dengan kegiatan pemerintahan.

Keuangan negara sendiri mempunyai pengertian yang merujuk  ruang lingkup yang berbeda-beda jangkauannya.  Keuangan negara, menurut Van der Kemp, adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut (Tjandra, 2009:1). Rumusan pengertian keuangan negara yang disampaikan oleh Van der Kemp merupakan rumusan keuangan negara dengan ruang lingkup yang luas.

Sedangkan  menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan kepada  pemerintah  untuk menjalankan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan  alat  pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut (Tjandra, 2009:2). Pengertian keuangan negara yang disampaikan oleh Geodhart tersebut sejalan dengan  pengertian  anggaran  negara yang dirumuskan oleh John F. Due, “A government budget therefore, is a statement of proposed expenditure and expected revenues for the coming period, together with data of actual expenditures and revenues for current and past period” (Sumber: http:/husnirohman.files.wordpress.com/2011/11/politik-penganggaran_husni.pdf). Pengertian keuangan negara yang dirumuskan oleh Geodhart dan John F. Due tersebut di atas merupakan keuangan negara dengan ruang lingkup yang sempit yang merujuk pada anggaran negara.

 

2.2 Teori Transformasi Status Hukum Keuangan

Teori transformasi status hukum keuangan dapat memberikan gambaran yang tepat bagi status keuangan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan ketepatan di dalam penentuan status hukum keuangan BUMN, tentunya dapat memberikan gambaran yang tepat untuk menilai apakah keuangan BUMN adalah unsur keuangan negara atau tidak. Dian Puji Simatupang (2011:35) menambahkan bahwa teori status hukum keuangan merupakan bentuk penggambaran dari suatu konsekuensi logis dari konsep dan prinsip badan hukum yang sejak lama dikenal di dalam ilmu hukum.

Teori transformasi status hukum keuangan ini beranjak dari pengakuan keuangan BUMN sebagai unsur keuangan negara. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menentukan bahwa keuangan BUMN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai unsur keuangan negara. Padahal, di lain pihak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa pemisahan yang dimaksud di dalam penyertaan modal pemerintah kepada BUMN adalah:

 

Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

 

Jika ditilik dari frase “prinsip-prinsip perusahaan yang sehat‟, tentunya pengelolaan keuangan BUMN sudah ada di ranah  pengelolaan  keuangan  mandiri oleh BUMN sebagai perusahaan. Namun  hal demikian  itu tentunya tidak mengurangi keberadaan keuangan BUMN sebagai unsur keuangan negara. Arifin P. Soeria Atmadja (2010:115-116) mengungkapkan konsekuensi logis dari penyertaan  modal pemerintah kepada BUMN yang berbentuk perseroan adalah pemerintah ikut menanggung risiko dan  tanggung jawab terhadap kerugian  usaha yang dibiayainya. Selanjutnya, Beliau  menegaskan bahwa dalam menanggung risiko dan bertanggung jawab dalam kerugian usaha yang demikian ini, pemerintah tidak dapat mengenakan baju badan hukum publik, karena dapat mengganggu penyelenggaraan fungsi layanan publik oleh pemerintah secara optimal dan maksimal, serta bertentangan dengan prinsip hukum dan logika hukum yang berlaku.

 

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  normatif. Ditinjau dari bentuk penelitiannya, penelitian ini berbentuk penelitian evaluatif (Soerjono Soekanto, 2006:51). Penelitian  evaluatif  ini  hendak  mengkaji dan menilai politik hukum pembentuk peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dengan menggunakan acuan teori-teori yang relevan.

Selain itu, muara dari kajian evaluatif di dalam penelitian ini adalah preskripsi-preksipsi yang hendak disampaikan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Hal demikian tentu tidak terlepas dari tujuan penelitian ini untuk menghasilkan kajian dan gagasan yang dapat menyempurnakan substansi pengaturan di dalam peraturan-peraturan di bidang keuangan negara.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki (2008:93), statute approach dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Secara praktis, pendekatan ini membuka kesempatan untuk menguji kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau antar regulasi. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach). Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan asas-asas hukum (legal principle approach). Pendekatan asas-asas hukum ini digunakan untuk menggali asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat atau praktek penyelenggaraan ketatanegaraan.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data-data yang berkategori data sekunder. Adapun data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder, dan bahan  hukum  tersier. Bahan hukum  primer, menurut Peter Mahmud Marzuki (2008:141), merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas seperti perundangundangan, catatan  resmi atau  risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini, seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011.

Bahan  hukum  sekunder, sebagaimana dikutip dari Peter Mahmud Marzuki (2008:141), berupa bahan  hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum, meliputi buku-buku teks, literatur-literatur ilmiah, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum  terakhir, bahan  hukum tersier, menurut Soerjono Soekanto (2006:52), adalah kamus hukum.

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1  Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 terhadap Ruang Lingkup Keuangan Negara

Sebagaimana berlaku sebelumnya, pengelolaan piutang negara sebagai bagian dari rezim administrasi keuangan negara, mendudukkan pengaturan mengenai penyelesaian urusan piutang negara pada Panitia Urusan Piutang Negara.88 Di dalam Undang-Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memiliki kompetensi untuk mengurus piutang yang dimiliki oleh negara dan badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara. Adapun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara menentukan bahwa:

 

Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-Badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

 

Pembentukan  kepanitian yang mengurusi piutang negara ini ditujukan untuk menyelesaikan penagihan piutang negara. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara dijelaskan bahwa:

 

Oleh karena penagihan piutang Negara secara singkat dan effektif itu, terutama terhadap para penanggung hutang yang “nakal” dan dengan tindakannya terang-terangan merugikan Negara, dalam keadaan dewasa ini masih dianggap perlu, maka dengan perubahan-perubahan yang dalam bidang hukum dapat dipertanggungjawabkan Peraturan tentang susunan, tugas dan wewenang Panitia Penyelesian Piutang negara termaksud akan diteruskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekayaan BUMN secara serta merta berada di dalam ruang lingkup keuangan negara. Implikasi dari pengakuan kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung menempatkan piutang BUMN juga menjadi piutang Negara. Dalam hal ini, pengurusan piutang BUMN ditundukkan pada ketentuan mengenai PUPN dan tidak melalui mekanisme penagihan utang yang dilakukan oleh BUMN itu sendiri.

Pengakuan piutang BUMN sebagai piutang negara sekaligus prosedur penyelesaian piutangnya yang menggunakan piranti Undang-Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara telah menimbulkan beberapa kerugian konstitusional bagi para pemohon. Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan sebagai berikut:

 

10.1.5. Bahwa dikarenakan menjadi semakin besarnya jumlah hutang para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi beban di luar kemampuan para Pemohon untuk menanggungnya, padahal sebagian besar hal tersebut timbul sebagai akibat kejadian di luar kekuasaan (force majeur). Oleh sebab itu, dalam rangka upaya penyelesaian agar tidak semakin berlarut dan semakin mematikan usaha para Pemohon, Para Pemohon telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bersangkutan agar besar hutang para Pemohon dan kelompok anak perusahaannya untuk dapat diberi keringanan berupa pemotongan hutang pokok (hair cut) atas kerugian yang dialami para Pemohon, dikarenakan krisis moneter/krisis ekonomi yang terjadi pada dasarnya adalah suatu keadaan di luar kekuasaan para Pemohon (force majeure), tetapi permohonan para Pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Bank BUMN yang bersangkutan (selaku kreditur), dengan dasar alasan antara lain karena adanya Ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Sehingga Piutang Bank BUMN a quo kepada para Pemohon dianggap sebagai piutang negara. Berkenaan dengan itu maka Bank BUMN a quo beranggapan dengan menyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan pemotongan hutang pokok (hair cut).

10.1.6.   Bahwa atas permasalahan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon merasakan adanya perlakuan yang sangat tidak adil terhadapnya selaku Debitur, karena dengan masih diberlakukannya Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 adalah bukannya menimbulkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, melainkan malah menimbulkan ketidakadilan, ketiadaan manfaat dan ketidakpastian hukum. Sehingga hak-hak para Pemohon untuk mendapat jaminan dan perlindungan atas keadilan dan kepastian hukum menjadi terlanggar.

 

Untuk menyelesaikan kerugian konstitusional sebagaimana disampaikan oleh para pemohon di atas, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights), menurut A. Mukhtie Fadjar (2006:119) wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut berdasarkan pertimbangan konstitusional. Kemudian, terhitung sejak Tanggal 25 September 2012, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, piutang BUMN tidak lagi dijadikan sebagai piutang  Negara. Hal demikian merupakan  implikasi dari salah  satu amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan ini sebagai berikut:

 

1.5.           Frasa “atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.6.           Frasa “atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

 

Dengan dibacakannya Amar Putusan di atas, maka frase “Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara” di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara tidak lagi menjadi norma di dalam  sistem  hukum Indonesia. Atau dengan kata lain yang lebih sederhana, ketentuan  mengenai “Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara” di dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara tidak berlaku lagi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Piutang merupakan salah satu aspek di dalam rezim administrasi keuangan negara. Dengan tidak lagi mendudukkan piutang BUMN sebagai piutang  Negara, timbul  implikasi  yuridis di dalam  pengakuan  keuangan BUMN secara keseluruhan sebagai salah satu unsur keuangan negara.

Pengakuan  piutang BUMN yang tidak lagi didudukkan sebagai piutang BUMN ini, menurut Dian Puji Simatupang (2011:37), harus diikuti dengan penegasan bahwa kedudukan pemerintah dalam BUMN perseroan tidak dapat dipandang mewakili negara dalam kapasitasnya sebagai badan hukum publik, melainkan sebagai badan hukum privat, dalam hal ini, sebagai pemegang saham BUMN. Pemahaman yang demikian ini harus ditegaskan sebagai bentuk afirmatif pengenaan baju badan hukum privat dalam BUMN perseroan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.

Dengan mengingat bahwa piutang merupakan salah satu akun di dalam laporan keuangan entitas, piutang BUMN yang tidak lagi menjadi piutang negara harus dipandang secara lebih umum dengan menempatkan bahwa seluruh akun di dalam  laporan  keuangan BUMN bukan lagi menjadi unsur keuangan negara. Dengan kata lain, keuangan BUMN tidak lagi diakui sebagai unsur keuangan negara.

 

4.2 Rumusan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Format Ruang Lingkup Keuangan Negara yang Ideal

Dari tataran teoritis, kedudukan BUMN seharusnya dipandang sebagai entitas yang mandiri, karena BUMN merupakan sebuah badan hukum privat yang terpisah dari badan hukum negara. Dalam hal ini, status hukum keuangannya pun harus terpisah pula.

Keberadaan BUMN sebagai badan hukum privat ini didudukkan pada pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh beberapa sarjana. Meskipun status hukum kelembagaan BUMN, pada dasarnya, adalah badan hukum publik, sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 19 prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, BUMN dapat berubah status hukumnya menjadi badan  hukum  privat. Perubahan  status  hukum  kelembagaannya ini dilakukan dalam  rangka menjalankan program privatisasi, seperti yang telah lazim dilakukan  saat  ini. Hal demikian ditegaskan oleh Safri Nugraha (2004:162-163) sebagai berikut:

 

Privatised companies first changed their legal status from public corporations to public limited companies before being privatised by government and listed on the stock market… The impact of the change in legal status, mainly from Perum to PT (Persero), represents the largest de facto change for Indonesian state enterprises because at this point they adjust their conservative style of protected business into a competitive business-oriented one. From a de jure perspective, it is important that they comply with the business attitudes, right and obligation of real private companies, and not state ones.

 

Safri Nugraha mengakui bahwa, secara hukum, perubahan status menjadi perusahaan  perseroan, berimplikasi pada keharusan BUMN yang bersangkutan untuk tunduk pada aturan perusahaan swasta. Lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan oleh Arifin P. Soeria Atmadja (2010:121), bahwa Perusahaan Perseroan  merupakan entitas yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai piranti hukum yang mengantur entitas bisnis sektor swasta. Dengan kata lain, perusahaan perseroan merupakan status hukum kelembagaan baru bagi BUMN yang diprivatisasi.

Beranjak ke status hukum keuangannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menegaskan pemahaman ideal pengelolaan keuangan BUMN tadi. Disebutkan di dalam Pasal 11 Undang-Undang ini, bahwa ”Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.” Adapun sejak Tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tataran  ideal tersebut  seakan terabaikan ketika melihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ini di-juncto-kan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dimana kekayaan BUMN dimasukkan sebagai unsur keuangan negara, dan tidak lagi menjadi sebuah rezim kekayaan badan hukum privat yang mandiri.

Dengan mengakui keuangan BUMN persero sebagai unsur keuangan negara, telah terjadi pertentangan dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Ada sebuah asas akuntansi di dalam Generally Accepted Accounting Principle/GAAP (Prinsip Akuntansi Berterima Umum/PABU), yaitu Economic Entity Assumption. Di dalam praktiknya, asas ini mengasumsikan bahwa semua kekayaan yang dimiliki oleh entitas bisnis (badan  usaha) terpisah dari kekayaan dari pribadi pemilik. (Sumber:http://www.accountingcoach.com/online-accountin g-course/09Xpg01.html.)

Terkait dengan asumsi di atas, Sofyan Syafri Harahap (2011:12) menegaskan bahwa economic entity (accounting entity) assumption sangatlah penting bagi entitas perusahaan untuk menyusun informasi akuntansi terkait dengan  pelaporan  keuangannya. Harahap  menambahkan  bahwa siklus akuntansi tidak dapat diselenggarakan untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan dan pemiliknya sekaligus. Informasi akuntansi yang hendak disampaikan harus disusun secara terpisah antara satu entitas dengan entitas lainnya.

            Untuk memastikan konsistensi penerapan hukum di bidang keuangan negara, rumusan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu dikaji ulang keberadaannya. Hal demikian tentu berangkat dari pemahaman bahwa secara badan  hukum, terdapat demarkasi antara badan hukum BUMN dan negara. Demikian pula halnya dengan status hukum keuangan di antara keduanya.

 

5. KESIMPULAN

Dari babakan hasil dan pembahasan di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang memutuskan bahwa piutang BUMN bukanlah piutang negara telah memberikan landasan yuridis bagi langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan  konsistensi penerapan hukum di bidang hukum keuangan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut setidaknya menunjukkan keselarasan  dengan duduk  pemahaman teori mengenai hukum keuangan negara.

Secara ideal, dengan  menggunakan duduk pemahaman teori, keuangan BUMN tidak dapat dipandang sebagai unsur keuangan negara. Pemahaman yang demikian ini tentu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, secara badan hukum, BUMN yang berbadan  hukum  privat tentu terpisah dari badan hukum negara. Kedua, dari prinsip akuntansi berterima umum (PABU) yakni economic entity assumption  menentukan  kekayaan BUMN sebagai perusahaan  harus dipisahkan dari kekayaan negara sebagai pemiliknya.

 

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Sebagai implikasi temuan dari penelitian  ini, Peneliti menyarankan kepada  pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Perubahan tersebut secara nyata perlu dilakukan dengan mencabut ketentuan Pasal 2 huruf g yang memasukkan keuangan BUMN sebagai keuangan negara. Dengan dicabutnya ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara polemik yang timbul akibat inkonsistensi penerapan hukum dapat segera diatasi.

Adapun landasan teori yang dapat digunakan sebagai dasar reformulasi dan rasionalisasi ruang lingkup keuangan  negara, terutama yang berkaitan dengan kekayaan  pihak lain di dalam  rezim Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah Definisi Keuangan Negara yang disampaikan oleh Geodheart. Sebagaimana dapat ditelusuri dari babakan kerangka teoritis di depan, definisi keuangan negara yang diberikan oleh Geodheart (Tjandra:2) hanya merujuk pada pos-pos di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa mengakui kekayaan badan-badan lain yang secara badan hukum terpisah dari badan hukum negara.

 

 

 DAFTAR PUSTAKA

 

Sumber Buku

Atmadja, Arifin Soeria P. 2010. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik. Jakarta: Rajawali Press.

Fadjar, A. Mukthie. 2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi. Ed. Revisi. Cet. 11. Jakarta: Rajawali Pers.

Lane, Frederick S. 1978. Current Issues in Public Administration. New York: St. Martin’s Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.

Nugraha, Safri. 2004. Privatisation of State Enterprises in The 20th Century: A Step Forwards or Backwards?. Jakarta: Institute of Law and Economic Studies Faculty of Law University of Indonesia.

Simatupang, Dian Puji N. 2011. Paradoks Rasionalitas: Perlusasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Tribowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo. 2006. Mimpi Negara Kesejahteraan. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Tjandra, Riawan. 2009. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT Grasindo.

 

 

Naskah dari Internet

Accounting House. 2010. “Accounting Principles”. Diunduh dari http://www.accountingcoach.com/online-accounting-course/09Xpg01.html pada  19 April 2012.

Rohman, Husni. 2012. “Pro Rakyat atau Pro Birokrat: Sekelumit tentang Politik Anggaran Indonesia”. Diunduh dari http://husnirohman.files. wordpress.com/2011/11/politik-penganggaran_husni.pdf pada 19 Mei 2012.

 

 

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. LN Tahun 2004 Nomor 66, TLN Nomor 4400.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. LN Tahun 2003 Nomor 70, TLN Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara. LN Tahun 1960 Nomor 156.

Undang-Undang Nomor 19 prp Tahun 1960tentang Perusahaan Negara. LN Tahun 1960 Nomor 59, TLN Nomor 1989.

Jpeg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*