TERBARU :

POJOK SPAN

TENTANG SPAN

Tuntutan masyarakat akan pengelolaan anggaran negara yang transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja merupakan faktor pendorong bagi pemerintah untuk melaksanakan reformasi selain kebutuhan internal pemerintah sendiri. Sebagai pioner, Departemen Keuangan telah memulai proses reformasi sejak tahun 2004. Perubahan yang dilaksanakan mencakup aspek penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai ... Read More »

VISI N MISI DAN MOTO SPAN

VISI Terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel lalui sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi. MISI Mengembangkan proses bisnis secara berkelanjutan dengan mendasarkan pada praktek penyelenggaraan yang sesuai dan terbaik. Menerapkan paket solusi yang terintegrasi untuk mendukung sistem yang aman, akurat dan handal. Memastikan diterimanya perubahan oleh pemangku kepentingan dan memberikan solusi lengkap terhadap dampak perubahan. MOTTO dengan SPAN ... Read More »

SEJARAH SPAN

Kebutuhan untuk memperbaharui undang-undang di bidang keuangan negara di Indonesia sudah lama ada. Sebelumnya, peraturan yang menjadi landasan pengelolaan anggaran adalah undang-undang warisan Belanda, lndische Comptabiliteitswet (1CW) tahun 1925. Undang-undang itu dibuat untuk pemerintahan kolonial yang tidak memerlukan keabsahan proses demokrasi dan pertanggungjawaban pemerintah yang menjalankannya. Undang-undang ICW dibuat di jaman di mana keterbatasan komunikasi dan informasi juga membatasi pergerakan ... Read More »

DAFTAR PENOLAKAN PMRT DAN SOLUSINYA

Secara umum penolakan terhadap SPM/Resume Tagihan/PMRT terdiri atas : Nama rekening/nama Pemilik dengan data nama rekening pada SPAN Nama penerima dengan data nama penerima pada SPAN Rekening tidak ditemukan pada SPAN NIP pegawai/penerima dengan data NIP pegawai/penerima pada SPAN (type 3 dan 6) NPWP pegawai/penerima dengan data NPWP pegawai/penerima pada SPAN (type 3 dan 6) Payment Order (PO) kosong untuk ... Read More »

DAFTAR PENOLAKAN KONTRAK DAN SOLUSINYA

Secara umum penolakan terhadap pendaftaran Kontrak terdiri atas : Kontrak yang telah didaftarkan sebelumnya dengan nomor yang sama Informasi yang sudah terdaftar pada SPAN (diabaikan dan tagihan/kontrak dapat diproses) Kontrak dengan status suppliernya belum terdaftar Kontrak dengan pagu tidak cukup Penolakan kontrak karena merubah struktur kontrak (Sumber dana dan jumlah termin), dst.   Pendafataran kontrak mengacu pada PER-58/PB/2013 yang mengatur ... Read More »

DAFTAR PENOLAKAN DATA SUPPLIER DAN SOLUSINYA

Secara umum penolakan terhadap pendaftaran Supplier terdiri atas : Perbedaan Nama rekening/nama Pemilik dengan nama rekening pada SPAN Informasi yang sudah terdaftar pada SPAN (diabaikan dan tagihan/kontrak dapat diproses) Terdapat status dalam proses untuk rekening/supplier yang sama Penolakan karena terisinya kode IBAN dan SWIFT untuk bank dalam negeri Type supplier salah Alamat1 Kosong ADK sudah tidak asli, dst.   Pendafataran ... Read More »