TERBARU :

Persyaratan Pada Awal Tahun Anggaran

PROSEDUR PENCAIRAN DANA APBN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan lainnya yang masih berlaku. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satuan kerja setiap Awal Tahun:

Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran (di satker):

  1. Menetapkan Pejabat Perbendaharaan;
  2. Meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran baik jumlah dana atau akun yang digunakan, jika ada yang salah dan tidak sesuai segera lakukan revisi DIPA;
  3. Menyusun POK beserta jadwal kegiatan;
  4. Menyusun rencana penarikan dana berdasarkan POK yang telah disusun.
  5. Menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D.

Langkah-Langkah Awal  Pencairan  Anggaran Negara (di KPPN):

  1. KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker, apabila belum ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama dengan memberitahukan kepada KPPN; (PMK-190/PMK.05/2012
  2. KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengeluaran sebagai penampungan dana DIPA kepada KPPN sebagai Kuasa BUN (dalam hal satker yang baru membuka rekening) sesuai PMK-252/PMK.06/2014
    • a) Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
    • b) Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II PMK-252/PMK.06/2015.

Menggunakan formulir dalam Lampiran I PMK-57/PMK.05/2007, dengan dilampiri :

KPPN menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening sesuai format lampiran III PMK-252/PMK.06/2014,  selanjutnya satker membuka rekening pengeluaran di Bank dan melaporkan rekening pengeluaran yang telah dibuka menggunakan formulir dalam Lampiran IV PMK-252/PMK.06/2014, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

  1. KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D (paling banyak 3 orang); Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami prosedur pencairan dana; Menyampaikan surat penunjukan kepada KPPN (format Lampiran IIIPER-57/PB/2010, dilampiri :
    1. Surat penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D
    2. Foto copy SIM/KTP atau identitas lainnya.
    3. Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6

Selanjutnya KPPN menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)

(PER-57/PB/2010 diubah dengan PER-41/PB/2011 diubah dengan PER-88/PB/2011)

 (download: Format Penunjukan Petugas Satker)

  1. PPSPM menyampaikan register pendaftaran PIN PPSPM, Registrasi dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan sesuai format , dilengkapi lampiran sebagai berikut :
    1. Fotokopy KTP
    2. Fotokopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PP SPM
    3. Satu lembar Meterai Rp.6.000,-

(PER- 19/PB/2012)

(download: Formulir PIN-PPSPM)

  1. Melakukan pencairan dana dengan menggunakan aplikasi yang disediakan:
  • Aplikasi GPP PNS (khusus satker KD yang ada pembayaran gaji)
  • Aplikasi SPM dan PIN PPSPM
  • Aplikasi AFS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*