TERBARU :

SEJARAH SPAN

Kebutuhan untuk memperbaharui undang-undang di bidang keuangan negara di Indonesia sudah lama ada. Sebelumnya, peraturan yang menjadi landasan pengelolaan anggaran adalah undang-undang warisan Belanda, lndische Comptabiliteitswet (1CW) tahun 1925. Undang-undang itu dibuat untuk pemerintahan kolonial yang tidak memerlukan keabsahan proses demokrasi dan pertanggungjawaban pemerintah yang menjalankannya. Undang-undang ICW dibuat di jaman di mana keterbatasan komunikasi dan informasi juga membatasi pergerakan uang tunai dan uang pinjaman. Pemerintahan Indonesia paska-Reformasi menghadapi dunia yang berbeda. Krisis ekonomi melipatgandakan utang pemerintah dan menggerus pendapatan negara, posisi fiskal Indonesia yang baik sebelum krisis ekonomi pun hilang lenyap. Akibatnya, bukan hanya situasi fiskal yang berubah, begitu juga kondisi pembuatan kebijakan publik.

Lewat sudah hari-hari di mana segelintir teknokrat dapat mendikte masalah-masalah fiskal penting dan mengimplementasikannya tanpa tentangan. Keputusan tentang kebijakan fiskal sekarang harus melalui ujian-ujian yang seharusnya dalam debat-debat demokratis dan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari sistem politik dan pemerintahan desentralisasi. Tuntutan-tuntutan untuk transparansi yang lebih besar dan pemberantasan korupsi harus direspon pemerintah di semua tingkatan pemerintahan, termasuk dalam perencanaan dan implementasi anggaran. Sehingga kebijakan fiskal di masa datang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, walaupun keduanya tetap penting, tetapi akan juga memerlukan perubahan mendasar dalam cara Pemerintah Indonesia mengelola keuangan publik. Memperkuat standar-standar masalah keuangan sudah lama dijadikan prioritas utama Pemerintah. Untuk menjawab tuntutan masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokrasi yang lebih luas, Indonesia harus memulainya dengan manajemen keuangan publik yang lebih baik.

Sementara itu, sumber-sumber pendapatan yang berkurang dan kebutuhan pengeluaran publik yang meningkat mengharuskan cara-cara baru untuk menggunakan uang masyarakat dengan bijaksana, hemat, dan transparan. Lebih lagi, desentralisasi fiskal menambahkan satu lembaran baru pada kompleksitas manajemen keuangan publik yang meminta adanya sistem manajemen keuangan publik yang baru dan lebih baik. Pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia memulai pekerjaan untuk mereformasi sistem manajemen anggaran dan keuangan pemerintah. Dalam rangka itu, pada bulan Agustus 1998 tim perumus dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk membuat rancangan undang-undang pembuatan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, dan audit. Pada September 2000, Pemerintah Indonesia mengajukan tiga rancangan undang-undang hasil tim perumus ke DPR, yaitu tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang ini mengandung prinsip-prinsip dasar tentang proses penganggaran pemerintah dan pengelolaan keuangan dan berfungsi sebagai dasar hukum reformasi di pengelolaan belanja publik dan lembaga di Indonesia. Prinsip-prinsip utama reformasi ini adalah:

  1. Pertanggungjawaban ke DPR dan ke masyarakat;
  2. Transparansi penuh tentang semua transaksi pemerintah;
  3. Memberdayakan para manajer professional untuk menghasilkan unjuk kerja optimal dari institusi-institusi pemerintah;
  4. Pengawasan yang kuat professional dan independen dari BPK, dan menghilangkan overlap fungsi-fungsi audit.

Untuk mengawal reformasi pengelolaan keuangan, pada April 2001 Depkeu membentuk Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK) yang bertugas mengarahkan kelompok-kelompok kerja yang masing-masing bertugas hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan manajemen keuangan pemerintah, memfasilitasi dialog dengan Legislatif mengenai rancangan-rancangan undangundang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Audit, dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan organisasi, prosedur, dan sistem. Para donor internasional mendukung usaha Pemerintah dalam mereformasi pengelolaan belanja publik di Indonesia. Untuk mendukung usaha Pemerintah dalam mereformasi pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemakaian dana publik, termasuk dalam hal pengadaan, Bank Dunia dan ADB menulis laporan Country Financial Accountability Assessment (CFAA) dan Country Procurement Assessment Report (CPAR) di bulan Maret 2001. Kedua dokumen itu merupakan bagian dukungan Bank Dunia dan ADB dalam usaha Pemerintah untuk mereformasi manajemen sumber daya masyarakat, meningkatkan transparansi dalam masalah-masalah keuangan, dan memerangi korupsi. Pada pertemuan CGI di Tokyo (Oktober 2000), Pemerintah Indonesia membuat komitmen khusus untuk mereformasi manajemen keuangan dan sistem pengadaan sesuai dengan anjuran-anjuran di dalam CFAA dan CPAR. Sementara itu, untuk menghimpun informasi tentang dasar-dasar hukum penganggaran pemerintah dan sebagai persiapan diskusi rancangan undang-undang di DPR, dirasa perlu untuk mengorganisir workshop-workshop dan forum-forum diskusi dengan LSM-LSM, pakar-pakar dan spesialis internasional dan melakukan studi banding. Sebagai contoh, Depkeu bekerja sama dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan Bank Dunia menyelenggarakan “Seminar tentang Acuan-Acuan Dasar Hukum untuk Penganggaran” di Jakarta, 2-3 Oktober 2001 dimana dibicarakan pengalaman-pengalaman dan best practice penganggaran.

Demikian pula, OECD dan Pemerintah Belanda mensponsori Indonesia Day untuk delegasi Indonesia saat penyelenggaraan OECD-Asian Senior Budget Officials Meeting di Singapura, 19-20 November 2001. Setelahnya, dua seminar “Pengenalan Medium Term Expenditure Framework (MTEF)” dan “Peranan dari MTEF” dilaksanakan di Jakarta dengan pembira-pembicara dari ahli-ahli dan pelaku-pelaku yang berasal dari negara-negara anggota OECD. Akhirnya pada tanggal 15 April 2003, setelah mendapatkan persetujuan DPR, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disahkan. Pasal 3 (1) menyatakan agar Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang ini adalah yang pertama disahkan dari 3 rancangan undang-undang keuangan. Berikutnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disahkan 14 Januari 2004, dan Undang-Undang ketiga No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada 19 Juli 2004. Pada saat yang sama, Pemerintah memformulasi Economic Policy Package (EPP) pada September 2003. EPP pada satu sisi bertujuan utama untuk meningkatkan secara signifikan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik dan penggunaan sumber daya, dan pada sisi lainnya untuk memobilisasi sumber daya melalui administrasi pendapatan.

Setelah mantap dengan dasar-dasar hukum yang baru disahkan, Menteri Keuangan secara resmi mengusulkan kepada Bank Dunia tentang pendanaan modernisasi manajemen keuangan publik – kemudian akan dikenal sebagai SPAN – melalui mekanisme GFMRAP (Government Financial Management and Revenue Administration Project). Bank Dunia dengan cepat merespon usulan tersebut dengan Perjanjian Pinjaman No. LN-4762-IND tanggal 22 December 2004 yang merealisasikan keberadaan GFMRAP. Memasuki tahun 2005, PSSU (Project Services and Support Unit) yang berada di bawah Depkeu menjadi unit pengelola program GFMRAP. Bagian penting GFMRAP adalah SPAN system sebagai platform reformasi manajemen keuangan publik. Seperti namanya, SPAN dimaksudkan sebagai sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lengkap. Sistem tersebut seharusnya akan menyediakan data yang konsisten, hanya perlu di-entry sekali, dan dapat diakses dari semua 179 KPPN dan 30 Kanwil di seluruh Indonesia dan 5 kementrian pilot (akan diperluas ke semua kementrian pada fase-fase berikutnya). Walaupun SPAN akan diserahkan sebagai sistem “turn-key”, SPAN direncanakan mempunyai 5 komponen:

  1. COTS (Commercial-Off-The-Shelf), perangkat keras dan lunak sistem utama yang menyediakan fasilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
  2. Collaboration Environment, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk pengguna menggunakan SPAN secara efektif.
  3. Wide Area Network (WAN), jaringan komunikasi eksternal yang menghubungkan ke COTS.
  4. Cabling, koneksi fisik di dalam setiap lokasi.
  5. Data Center dan Disaster Recovery Center, dimana Data Center adalah bangunan fisik tempat COTS sementara Disaster Recovery Center adalah tempat sistem backup COTS di Surabaya.

Dengan bantuan Bank Dunia, Depkeu menyiapkan dokumen Request for Proposal (RFP) yang diberi judul SPAN Bid Document. Telah disepakati bahwa pengadaan SPAN akan mengikuti standar proses pengadaan 2-tingkat dari Bank Dunia. Tingkat pertama hanya akan menilai kelayakan peserta lelang, dan kemudian tingkat kedua menilai solusi yang diusulkan. Proses yang tampaknya panjang ini dipilih karena mempertimbangkan besar dan kompleksitas sistem SPAN. Sementara itu, Profil Resiko yang dibuat tim pengadaan mengidentifikasi beberapa fungsi penting yang diperlukan untuk menyukseskan implementasi SPAN. Fungsi-fungsi tersebut termasuk perlu bergabungnya:

  1. Konsultan Business Process Improvement (BPI), untuk membuat proses-proses bisnis yang optimal untuk SPAN
  2. Konsultan Change Management & Communication (CM&C), untuk mengantisipasi dampak perubhan yang diakibatkan SPAN
  3. Konsultan Information & Communication Technology (ICT) Strategy, untuk mempersiapkan organisasi-organisasi TI di Depkeu dalam menyambut operasional SPAN
  4. Advisor Project Management, untuk memastikan ada hubungan kerja yangbaik antara kelompok-kelompok kerja SPAN
  5. Penyedia sistem Service Desk, untuk menyediakan fasilitas bantuan bagi pengguna dalam menggunakan SPAN

Dalam mengantisipasi dimulainya pekerjaan-pekerjaan implementasi SPAN, Pengendalian Proyek SPAN direalisasikan dengan membentuk tim RPPN (Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara) yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Untuk pengendalian dan pengawasan operasional, tim RPPN akan dibantu oleh tim Koordinasi Teknis. Kontrak dengan Multipolar sebagai konsultan ICT Strategy; dan Ecorys mulai bekerja sebagai konsultan BPI. Pada akhir proses lelang SPAN, LG-CNS terpilih untuk menyediakan sistem SPAN Depkeu yang modern. Kontrak implementasi SPAN ditandatangani antara Depkeu dan LG-CNS pada tanggal 10 Juli 2009. Tim pengadaan Depkeu sedang dalam proses seleksi untuk menentukan kandidat yang akan diundang untuk fungsi-fungsi Konsultan CM&C dan penyedia sistem Service Desk. Kedua fungsi tersebut baru diperlukan sebelum operasional SPAN. SPAN sudah dideklarasikan sebagai salah satu program unggulan DETIKNAS (Dewan TIK Nasional) menggambarkan besarnya komitment Pemerintah dan artinya di tingkat nasional.

sumber : http://span.depkeu.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*